WANAREJA – 06-01-2026.
Program penguatan ekonomi kerakyatan melalui bantuan ternak di Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, bantuan 12 ekor sapi indukan yang disalurkan melalui dana aspirasi Anggota DPRD Dapil 4 berinisial F, dinilai tidak sebanding dengan anggaran fantastis senilai Rp194.000.000.
Kesenjangan Antara Anggaran dan Kualitas
Secara matematis, pengadaan tersebut mematok harga rata-rata sekitar Rp16,1 juta per ekor. Dengan nilai setinggi itu, secara teknis peternak seharusnya mendapatkan sapi indukan kualitas super, sehat, dan memiliki bobot tubuh yang ideal sesuai standar bibit unggul.
Namun, realita di lapangan justru berbanding terbalik. Pantauan tim di lokasi menunjukkan kondisi 12 ekor sapi yang diterima Kelompok Tani (Poktan) Mekar Jaya dalam keadaan:
Kondisi Fisik Buruk: Tubuh sapi terlihat kurus hingga menonjolkan struktur tulang.
Kesehatan Meragukan: Ternak tampak tidak terawat dan lemas.
Spekulasi Spek-Down: Muncul dugaan kuat adanya penurunan spesifikasi (spec-down) barang untuk meraup keuntungan pribadi.
Kepasrahan Kelompok Tani
Ketua Poktan Mekar Jaya, Daryono, tidak menampik kondisi sapi yang jauh dari standar ideal tersebut. Meski merasa kecewa, pihaknya memilih bersikap defensif demi menjaga kelangsungan bantuan di masa depan.
”Walaupun kurus-kurus tetap kami terima. Masalah harga kami tidak akan mempertanyakan, yang penting kami petani mendapatkan bantuan,” ungkap Daryono dengan nada pasrah saat ditemui media.
Sikap “nerimo” ini mengundang keprihatinan banyak pihak. Sebab, anggaran ratusan juta tersebut merupakan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat, sehingga setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan kualitasnya, bukan sekadar asas “asal sampai”.
Anggota Dewan Bungkam, Transparansi Dipertanyakan
Hingga berita ini diturunkan, Saudara F selaku Anggota Dewan pengampu aspirasi tersebut masih belum memberikan penjelasan. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp hingga sambungan telepon tidak membuahkan hasil. Sikap bungkam sang legislator ini justru memperkeruh spekulasi publik mengenai transparansi pemilihan vendor dan penentuan harga satuan yang dianggap tidak wajar.
Desakan Audit Investigatif
Kasus ini kini memicu desakan agar dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian atau Inspektorat, segera melakukan langkah konkret:
Audit Fisik: Mencocokkan kondisi sapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Audit Vendor: Memeriksa kredibilitas penyedia jasa yang ditunjuk oleh oknum dewan tersebut.
Evaluasi Program: Memastikan tidak ada kerugian negara akibat praktik dugaan korupsi atau mark-up.
Masyarakat menanti keberanian instansi terkait untuk membongkar kejanggalan ini agar program bantuan rakyat tidak dijadikan ladang keuntungan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
(Team)
