Breaking
*Satgas Madago Raya sembelih hewan kurban, berbagi rezeki kepada orang lain* *Salat Idul Adha 1443 H di Poskotis, Perwujudan kebersamaan TNI Polri dan masyarakat* POSO, -Gema takbir, tahmid dan tahlil terus dikumandangkan oleh prajurit TNI Polri yang sudah sekian bulan berjauhan dengan keluarga untuk memenuhi panggilan tugas negara. Mereka turut merasakan kebahagiaan dimomen hari raya Idul Adha 1443 Hijriah, dengan menggelar Salat Idul Adha bersama masyarakat di Poskotis Ops Madago Raya di Tokorondo, Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (10/7/2022) Salat Id turut dihadiri Kepala Operasi (Kaops) Kombes Pol. Arif Budiman dan beberapa pejabat operasi Madago Raya, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Satgas TNI Polri yang ada di Tokorondo Poso, Bertindak selaku Khatib dan Imam Salat Idul Adha adalah ustad Alwi Muhammad dari pondok pesantren Al-fatah desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir. Kasatgas Humas Ops Madago Raya Kombes Pol. Didik Supranoto mengungkapkan digelarnya Salat Idul Adha 1443 Hijriah di Poskotis sebagai perwujudan kebersamaan TNI Polri dan masyarakat “Momen salat Idul Adha 1443 Hijriah yang digelar di Poskotis Ops Madago Raya sebagai wujud kebersamaan TNI Polri dan masyarakat di Poso,” jelas Kombes Pol. Didik Supranoto (10/7). Untuk diketahui Idul Adha juga memiliki istilah lain yang dinamakan dengan Idul Qurban, karena di hari ini merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban, ungkapnya Kenikmatan ini harus kita syukuri dalam wujud menggunakannya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah bisa dilakukan dengan mengerjakan salat dan menyembelih hewan kurban, sebutnya Selain sebagai ibadah yang memiliki dimensi vertikal yakni mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi horisontal atau sosial yakni berbagi rezeki dengan orang lain., pungkasnya
Thu. Nov 14th, 2024

Lembaga Investigasi Negara Menemukan Indikasi Adanya Dugaan Penyelewengan Dana DAK PUPR Kementerian PUPR Tahun 2022 Dalam Program Sanitasi Di Kabupaten Purbalingga.

By bedahka Mar15,2023

𝙅𝙖𝙬𝙖 𝙩𝙚𝙣𝙜𝙖𝙝 – 𝙥𝙪𝙧𝙗𝙖𝙡𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖

Lembaga Investigasi negara dalam kegiatanya menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran di kabupaten purbalingga kamis,16 maret 2023

www.Bedahkasus.co.id

Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Purbalingga di dalam kegiatan monitoring dan pengawasan Program Sanitasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR tahun 2022.

Lin,menemukan adanya dugaan indikasi manipulasi dan penyelewengan dana yang mengakibatkan tidak maksimalnya bangunan sanitasi yang di Terima oleh masyarakat kecil tidak mampu selalu penerima manfaat.

Kepala Bidang Investigasi LIN DPC purbalingga Feri Hermawan S.H menyampaikan bahwa ada 4 desa di Kabupaten Purbalingga yang menerima dana DAK masing masing senilai Rp. 469.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah).untuk pembangunan 69 titik sanitasi dengan nilai 7 juta rupiah pertitik dinilai tidak terserap maksimal. Sebagai contoh yang terjadi di Desa Karang Klesem Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

ditemukan banyak bangunan yang kurang maksimal jika dinilai dengan nilai bantuan dimaksud, hal ini dapat sampaikan setelah kami dan beberapa rekan anggota LIN DPC Purbalingga melakukan kegiatan monitoring baik dengan meninjau langsung secara fisik bangunan, mengambil keterangan dari penerima manfaat.

keterangan pekerja dan survei harga dari toko material penyedia bahan bangunan terkait, Dari kegiatan tersebut ditemukan selisih yang cukup besar dimana tidak semua dana terserap dalam kegiatan.

Hal ini tentunya bisa menjadi sebab kenapa bangunan tersebut tidak maksimal, walaupun memang ada pengembangan lain dengan bentuk penambahan bangunan sanitasi, tapi nilai nya kami nilai belum menyerap semua dana yang ada.

Beberapa kejanggalan di temukan di lapangan, ada penerima manfaat juga menyampaikan bahwa mereka membeli seng sendiri,ada juga yg menyediakan kayu usuk untuk atap sendiri hal ini ditemukan tidak hanya di desa karang Klesem saja tapi di desa lain pun hampir sama.

Bahkan kejanggalan informasi terjadi di desa Langkap Kecamatan Karanganyar kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan keterangan dari Bahadi selalu ketua Pokmas sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan menyampaikan bahwa anggaran ongkos pekerja untuk 1 unit bangunan sanitasi adalah 1.900.000 yang terdiri untuk pembangunan bangunan sanitasi sebesar 1.6 juta dan 300 ribu untuk pengerjaan septictank.

halo ini tidak sesuai dengan keterangan dari Kuseni selalu Tukang / Pekerja yang mengerjakan salah satu proyek sanitasi di tempat Penerima Manfaat bernama Rosidin warga Desa Langkap RT 07 RW 02.

Kuseni menyampaikan bahwa dia bekerja dengan 1 pekerja lain yang membantunya dan menerima ongkos pengerjaan bangunan sanitasi sejumlah total Rp. 900.000 Rupiah itupun dipotong kembali 200 ribu untuk pengerjaan sepictank yg dikerjakan tukang lain.

sehingga ia hanya menerima ongkos bersih 700rb yang dibagi dua dengan 1 pekerja lain yg membantunya. Hal ini tentunya menjadi keterangan yang tidak sinkron dan perlu dibuktikan kebenarannya.”ujarnya”

Di lain Kesempatan Saridi Selaku Ketua Lembaga Investigasi Negara DPC Purbalingga menyampaikan Kami sudah merespon temuan dari Lembaga dengan melakukan upaya untuk berkoordonasi dengan pihak terkait dalam hal ini Inspektoran dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga.

sebagai bentuk bahwa kami selaku Lembaga atau sosial kontrol yang hadir sebagai Mitra dari pemerintah untuk mengawal jalannya pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kecurangan.

Tetapi disatu sisi kami juga menjalankan tupoksi kami sebagai kontrol sosial dan pengawasan. Atas temuan ini saya mengharapkan Pemerintah bisa lebih aktif dalam menerima respon-respon sosial dan temuan temuan dari Lembaga yang mewadahi suara masyarakat.

Ketua LIN saridi juga Menyampaikan : Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa masyarakat juga turut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan Dana Pemerintah dalam bentuk Dana Desa , atau yang lainnya yang bertujuan sebagai kontrol sosial dan pengawasan untuk daerah masing-masing.

Keterlibatan ini diperlukan agar penggunaan Dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah lebih dijalankan dengan transparan dan akuntabel.

Saridi Juga berharap Aparatur Penegak Hukum dari tingkat inspektorat dan KPK harus siap dan tegas didalam menyikapi permasalahan permasalahan seperti ini, demi tegaknya supremasi Hukum.”pungkas nya”.

 

Redaksi

trianto

By bedahka

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *